Kutai Timur – Menjelang tahun anggaran 2026, ruang fiskal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur semakin ketat dan menuntut penataan anggaran yang lebih cermat. Di tengah kondisi tersebut, DPRD Kutai Timur kembali mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam belanja daerah, terutama pada sektor belanja pegawai yang selama ini menjadi salah satu komponen dominan dalam APBD.
Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Sayid Anjas, menjelaskan bahwa porsi belanja pegawai yang selama ini berada di sekitar 30 persen dari total APBD perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Penyesuaian ini bukan semata keputusan teknis, tetapi langkah strategis untuk memastikan APBD tetap sehat dan mampu mendukung program-program publik yang bersifat prioritas.
“Jika kemampuan fiskal menurun, maka penyesuaian dilakukan secara proporsional agar keuangan daerah tetap stabil,” ujarnya pada Jumat (31/10/2025).
Sayid menegaskan bahwa penyesuaian tersebut tidak dimaksudkan untuk merugikan pegawai atau mengurangi hak-hak mereka. Ia menekankan bahwa pegawai pemerintahan tetap menjadi elemen penting dalam pelayanan publik. Namun, kondisi fiskal yang sedang menurun mewajibkan semua sektor anggaran, termasuk belanja pegawai, ditelaah secara realistis agar tidak mengganggu agenda besar pembangunan.
Menurut Sayid, apabila proporsi belanja pegawai tidak dikontrol, program-program publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur berpotensi mengalami penurunan kualitas. Padahal, sektor-sektor tersebut justru menjadi kebutuhan mendasar masyarakat Kutai Timur dan tidak boleh dikorbankan.
DPRD juga memastikan diri terlibat aktif dalam proses pengawasan kebijakan penyesuaian ini. Masyarakat, katanya, harus merasa yakin bahwa perubahan yang dilakukan pemerintah daerah tetap berpihak pada kepentingan publik. Pengawasan yang ketat diperlukan agar penyesuaian anggaran tidak menimbulkan keresahan di internal aparatur pemerintah maupun di tengah masyarakat yang bergantung pada layanan publik.
Bagi DPRD Kutai Timur, langkah penyesuaian belanja pegawai adalah bagian dari upaya lebih besar untuk menjaga kesehatan fiskal daerah. Dengan anggaran yang dikelola secara hati-hati, Kutai Timur diharapkan mampu tetap menjalankan pembangunan prioritas sekaligus mempertahankan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (SH/ADV)
