Sangatta – Menghadapi tantangan dalam mengelola anggaran belanja atau APBD bagi pemerintah Kabupaten Kutai Timur merupakan sesuatu yang harus dihadapi dengan maksimal dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan bagi masyarakat Kutim.
David Rante, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam upayanya meningkatkan kualitas kinerja pemerintah memberi tanggapan terkait rencana belanja operasional dan modal pemerintah yang ditargetkan senilai 5 triliun namun hanya terealisasi senilai 4 triliun.
David mengatakan, “Ya, jadi itulah bagian dari beberapa hal tadi LHP tadi kan muncul soal honorarium, mengapa itu karena ternyata kemudian pemerintah memang menganggarkan soal honor itu gaji P3K ternyata kuota P3K itu tidak memenuhi apa yang sudah dipersiapkan oleh kuota Kutai Timur.” Tuturnya.
David juga menegaskan bahwa dari total rencana belanja 5 triliun tersebut tidak serta merta semua menjadi belanja operasional namun juga terdapat rencana belanja kegiatan fisik pengadaan dan juga yang lainnya.
“Nah makanya kalau di persentase memang dari 5 triliun itu sisa 4 triliun lebih ya. Jangan salah di belanja operasi itu juga ada yang sebenarnya masih juga merupakan belanja kegiatan berupa fisik, pengadaan dan sebagainya,” ujarnya.
David mengungkapkan harapannya bahwa pemerintah kedepannya mampu untuk turut memperhatikan terkait rencana belanja operasional yang di dalamnya meliputi gaji dan insentif yang berkaitan dengan belanja pegawai.
“Tapi memang salah nya yang perlu diperhatikan pemerintah ke depan itu adalah soal belanja operasi yang didalamnya termasuk gaji dan insentif yang berkaitan dengan belanja pegawai,” terangnya.
Disisi lain, David juga menyampaikan bahwa beberapa SKPD sampai saat ini masih mengeluhkan terkait persoalan kurangnya tenaga yang bertugas.
“Ya, Makanya saya bilang itu strategi pemerintah bagaimana mengatasi itu. Karena memang dibeberapa SKPD itu pasti mengeluhkan tentang kurangnya tenaga,” tuturnya.
Dijelaskan pula oleh David Rante bahwa beberapa dinas seperti Dinas PU, Dinas perkim dan beberapa dinas-dinas lainnya lainnya juga mengeluhkan terkait masih kurangnya tenaga teknis dari sisi mereka.
“Misalnya saya waktu ketua Pansus laporan pertanggung-jawaban APBD saya sudah sampaikan, misalnya dibagikan hukum. Di dinas PU, di dinas Perkim. Dibeberapa dinas itu masih kekurangan tenaga-tenaga teknis,” bebernya.
David mengaku telah menyampaikan saran kepada pihak pemerintah untuk segera menemukan jalan keluar atau solusi agar kedepannya hal-hal seperti ini tak perlu lagi terulang kembali.
“Kita sudah sarankan kepada pemerintah untuk segera mencarikan solusi bagaimana. Karena kalau tidak maka itu pasti akan berulang,” pungkasnya. ADV
