Sangatta – Yosep Udau, Anggota Komisi B Kutim menyampaikan bahwa dalam rangka menekan dan menanggulangi bahaya kebakaran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur saat ini tengah menggodok rancangan peraturan daerah (Perda) terkait penanggulangan ancaman bahaya kebakaran.
Lebih lanjut, Yosep juga menyoroti persoalan standarisasi kabel-kabel listrik yang digunakan oleh masyarakat yang ternyata menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya rencana kebakaran.
“Ya memang selama ini kan tidak ada mungkin sosialisasi dari mereka ini ke toko-toko. Jadi maunya dari dinas ini dia sosialisasi ke toko-toko kabel standar listrik ini, masyarakat kan tidak mengerti juga. (Kalau) Masyarakat ya asal murah ya dia beli. Jadi mungkin harus sosialisasi lah ke toko-toko,” katanya.
Yosep juga menambahkan bahwa ketika ia melakukan sosialisasi di kecamatan Bengalon masyarakat setempat meminta agar pemerintah dapat menyediakan tempat penampungan air yang bertujuan ketika sewaktu-waktu terjadi kebakaran maka air sudah standby.
“Ya rencana waktu kami sosialisasi di (Kecamatan) Bengalon itu dibikin tampungan air. Yang penting ada tanahnya, dihibahkan oleh masyarakat setempat untuk dibikin tampungan air. Supaya sewaktu-waktu kebakaran, air sudah standby,” terangnya.
Disampaikan pula oleh terkait Perda yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan ancaman kebakaran yang memang sebelumnya belum ada maka hal tersebut membuat gerak pemerintah menjadi lebih terbatas.
“Ya, yang jelas kan mungkin karena tidak ada perda (jadi) terbatas lahannya orang selama ini. Mungkin ada yang belum tercantum dalam aturan, setelah kita bikin Perda. Mana yang belum masuk, ya kita masukkan,” tandasnya.
Yosep juga menanggapi terkait usulan atau wacana pembangunan kantor pemadam kebakaran guna sebagai pihak yang memonitor adanya lokasi yang terjadi peristiwa kebakaran.
“Ya kalau memang itu penting ya silahkan. Yang penting ditempat tinggi ya. Kalau memang itu penting ya silahkan lah. Karena yang tau teknis kan dari dinas (terkait),” ujarnya.
Dilanjutkan olehnya bahwa selama hal tersebut memang dilakukan dalam rangka mendorong kemajuan Kutai Timur maka tentu harus diupayakan oleh pemerintah. “Kalau kita mendorong untuk kemajuan Kutai Timur lah. Bagaimana masyarakat kita ini kan (kadang) suka mengadu ke pemerintah,” pungkasnya. ADV
