Sangatta – Ketua panitia khusus (Pansus) Rapat Paripurna ke-30 DPRD Kutim, Faizal Rachman menyampaikan rincian laporan keuangan dalam penggunaan anggaran APBD tahun anggaran (TA) 2023 dalam laporan pertanggungjawaban yang dibacakannya dihadapan seluruh peserta sidang.
Laporan keuangan yang dimaksud, meliputi laporan realisasi anggaran laporan perubahan sisa anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan intisari laporan BUMD sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
“Bahwa pada tanggal 11 Juli 2024, Bupati Kutai Timur telah membacakan nota penjelasan, penyampaian rancangan perda, serta tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Kutai Timur,” ujarnya.
Lebih lanjut, diketahui pada pengelolaan dan pelaksanaan realisasi anggaran TA 2023 masih menyisakan Silpa senilai lebih dari 1,77 triliun rupiah. Nilai tersebut tercatat sebagai yang terbesar dibandingkan dengan tahun-tahun anggaran sebelumnya.
Disisi lain, Faizal menjelaskan beberapa diantara yang menjadi faktor utama munculnya Silpa dengan nilai yang fantastis tersebut dalam laporang yang ia bacakan.
Ia menuturkan bahwa terdapat alokasi anggaran untuk belanja yang kurang efisien. Dalam rincian yang ia sampaikan Faizal mengatakan, “Pada tahun 2023, pemerintah daerah mengalokasikan belanja Bintek sebesar Rp230 miliar, belanja perjalanan dinas pada tahun 2023 sebesar Rp433 miliar, dan belanja barang habis pakai pada tahun 2023 dialokasikan sebesar 949 miliar rupiah,” paparnya.
Porsi anggaran tersebut dinilai Faizal relatif tinggi, sehingga seharusnya dirasionalisasi agar porsi anggaran dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang lebih tepat guna dan secara efektif bisa mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Faizal juga menambahkan, bahwa yang juga menjadi faktor besarnya Silpa TA 2023 adalah bersumber dari Dinas PUPR pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar 423 miliar yang utama disebabkan oleh rendahnya penyerapan anggaran untuk pembangunan infrastruktur yakni program multiyears pada bidang binamarga.
“Jumlah anggaran proyek multiyears pada bidang binamarga yang dialokasikan pada tahun 2023 adalah 429 miliar, sementara yang terserap hanya sebesar 246 miliar. Sehingga terdapat Silpa sebesar 182 miliar,” pungkasnya. ADV
