Sangatta – Pengelolaan dan realisasi anggaran belanja dengan efektif dan efisien yang dilakukan oleh pemerintah tentu menjadi prioritas dalam rangka menciptakan masyarakat yang berkehidupan sejahtera.
David Rante selaku Anggota komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menuturkan bahwa pihak DPRD Kutim baru saja menggelar rapat pansus dalam rangka melakukan evaluasi kinerja penggunaan anggaran tahun 2023.
Lebih lanjut, David Rante juga menyampaikan bahwa dari anggaran belanja modal dan operasional pemerintah pada tahun 2023 senilai 5 triliun, diketahui hanya terserap sekitar 4 triliun.
“Ya, jadi itulah bagian dari beberapa hal tadi LHP tadi kan muncul soal honorarium, mengapa itu karena ternyata kemudian pemerintah memang menganggarkan soal honor itu gaji P3K ternyata kuota P3K itu tidak memenuhi apa yang sudah dipersiapkan oleh kuota Kutai Timur,” terangnya.
Ia menjelaskan, “Misalnya kuotanya di tahun 2023 kemarin itu umpamanya 1.000 tapi ternyata yang lolos P3K itu cuma 200 sehingga anggarannya dari 1000 itu yang terpakai hanya 200. Itu otomatis akan jadi Silpa. Nah itu, makanya agak besar Silpanya.”
Disisi lain, ia juga mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pihak BPK, memang terdapat peraturan yang harus diikuti terkait pemberian honor atau gaji kepada pegawai pemerintah.
“Kemudian yang kedua ada juga berdasarkan hasil pemeriksaan BPK itu agar memang honor yang tidak perlu diberikan lagi tapi masih tetap diberikan berdasarkan pada aturannya yang ada,”
Kendati demikian, David menyebutkan walaupun telah menempuh tindakan rekonsiliasi, namun Silpa ternyata tak dapat dihindari. “Sehingga memang BPK menyarankan untuk apabila dilakukan rekonsiliasi, akhirnya itu menjadi Silpa juga,”
David menambahkan bahwa dari persentase nilai anggaran yang digelontorkan untuk belanja modal dan operasional, tentu terdapat belanja fisik ataupun pengadaan dan sebagainya.
“Nah makanya kalau di persentase memang dari 5 triliun itu Sisa 4 triliun lebih ya. Jangan salah di belanja operasi itu juga ada yang sebenarnya masih juga merupakan belanja kegiatan berupa fisik, pengadaan dan sebagainya,” tandasnya.
“Tapi memang salah nya yang perlu diperhatikan pemerintah ke depan itu adalah soal belanja operasi yang didalamnya termasuk gaji dan insentif yang berkaitan dengan belanja pegawai,” sambungnya. ADV
