Sangatta – Memastikan pembangunan sarana dan prasarana publik yang merata dan berkelanjutan tentu merupakan unsur yang penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur senantiasa memacu pertumbuhan taraf hidup masyarakatnya dengan terus memperhatikan apa-apa yang memang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Kutai Timur secara umum.
Namun tidak dipungkiri bahwa dalam prosesnya tentu pemerintah akan menemui berbagai macam persoalan maupun tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Hepnie Armansyah, Ketua Komisi B DPRD Kutim menyoroti tentang beberapa pekerjaan multiyears yang saat ini terlihat mandek tanpa adanya perkembangan yang signifikan.
Hepnie menjelaskan bahwa pihak PPK selaku pihak yang bertanggung jawab mestinya terus melakukan pengawasan tanpa meninggalkan apa yang telah menjadi tanggung jawabnya.
“Secara teknis yang ngerti itu kan PPK-nya (Pejabat Pembuat Komitmen). Orang yang bertanggung jawabnya itu kan di (sana), melekat lah pengawasannya jangan ditinggal,” ujar Hepnie.
Hepnie menyampaikan bahwa ia temukan beberapa pihak yang pekerjaannya dinilai tidak profesional. “Karena kami ketemu juga ada beberapa yang menurut kami kerjanya nggak profesional. Tapi ada beberapa aja,” katanya.
Hepnie mengatakan bahwa pihaknya telah memeriksa 4 sampel di 4 lokasi yang berbeda pada pekerjaan yang tergolong multiyears. “Kami ngecek itu 4 lokasi, 4 sampel. Pelabuhan Kenyamukan, drainase di Kenyamukan juga, jalan di Kaliurang, Simpang empat Kaliurang dari Simpang empat itu terus jembatan Bengalon jadi itu dicek kemarin,” kata Hepnie.
Hepnie juga menyarankan bahwa setiap paket yang telah dimulai pekerjaannya sebaiknya diperiksa satu demi satu bagaimana kondisi dan apa yang sedang menjadi hambatan pembangunannya.
“Kami kan menyampaikan poin-poin tadi supaya Pak Bupati concern. Tiap paket-paket multiyears itu harus dicek satu-satu nih,” pungkasnya. ADV
