Kewenangan Dameja dan Jalan Poros: Kabupaten VS Provinsi

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur Jimmy
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur Jimmy

Sangatta – Perdebatan seputar kewenangan pengelolaan dameja (daerah milik jalan) dan jalan poros terus memanas antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.

Pertanyaan mendasar tentang siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan ini menjadi isu utama, kata Jimmi, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kutai Timur.

Jimmi mengklarifikasi bahwa pengelolaan dameja, terutama jalan poros yang menghubungkan antar-kabupaten, harus menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

Namun, dia juga menyoroti tanggung jawab kabupaten dalam mengatur wilayah yang bukan termasuk dalam kategori dameja.

Jimmi menjelaskan, “Untuk penertiban tetap pemerintah daerah provinsi, kalau kabupaten kan tidak bisa kita mengatur dameja tadi provinsi, lain kalo Sudarso misalnya itu ada jalan pendidikan itu kewenangan daerah, kalau poros ini punya inilah semua kewenangan provinsi, termasuk Sudarso itu provinsi punya jadi yang kita tunggu mengaspal itu provinsi yang mengaspal.”

Pengaturan trotoar, median jalan, dan ruang publik dianggap menjadi kewenangan kota atau kabupaten oleh Jimmi.

Dia berharap pemahaman yang lebih jelas mengenai pembagian tugas ini dapat menghindari konflik dan memastikan pengelolaan wilayah yang lebih baik.

Perdebatan seputar kewenangan dameja dan jalan poros menjadi isu penting di Kabupaten Kutai Timur.

Pembagian tanggung jawab antara pemerintah provinsi dan kabupaten terkait wilayah dan jalan poros menjadi pusat perhatian.

Kesadaran mengenai pembagian kewenangan diharapkan dapat menghasilkan pengelolaan yang lebih efektif.ADV

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!