Jimmi: Pengelolaan Dameja dan Jalan Poros Memicu Perdebatan

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur Jimmy
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur Jimmy

Sangatta – Pengelolaan wilayah dan jalan poros menjadi sumber perdebatan antara Kabupaten dan Provinsi, menurut Jimmi, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kutai Timur.

Dameja (daerah milik jalan) dan status jalan poros menciptakan sejumlah pertanyaan terkait kewenangan.

Menurut Jimmi, pengelolaan dameja seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, terutama jalan poros yang menghubungkan antar-kabupaten.

Namun, dia juga menyoroti peran kabupaten dalam mengatur wilayah yang bukan dameja.

Jimmi menjelaskan, “Untuk penertiban tetap pemerintah daerah provinsi, kalau kabupaten kan tidak bisa kita mengatur dameja tadi provinsi, lain kalo sudarso misalnya itu ada jalan pendidikan itu kewenangan daerah, kalau poros ini punya inilah semua kewenangan provinsi, termasuk Sudarso itu provinsi punya jadi yang kita tunggu mengaspal itu provinsi yang mengaspal.”

Selain itu, Jimmi juga menekankan pentingnya pengelolaan wilayah oleh pemerintah daerah.

Ia berpendapat bahwa pengaturan terkait trotoar, median jalan, dan ruang publik merupakan tugas pemerintah kota atau kabupaten.

Jimmi berharap pemahaman yang lebih baik tentang pembagian kewenangan ini bisa menghindari konflik dan memastikan wilayah yang tertata dengan baik.ADV

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!