Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menghadapi sejumlah kendala dalam pemeliharaan jalan di wilayah ini.
Meskipun telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dengan sebagian besar APBD, pemeliharaan jalan tetap menjadi tantangan yang harus diatasi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutim Muhammad Muhir melalui Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kutai Timur Jimmi menjelaskan, “Kutim memiliki sekitar 1.100 kilometer jalan yang seharusnya sudah memenuhi syarat untuk diperbaiki. Namun, hingga saat ini, hanya sekitar 10% dari total jalan yang telah diperbaiki.”
Kendala pertama adalah pembebasan lahan. Proses pembebasan lahan sering kali menimbulkan perbedaan harga lahan antara pemerintah dan pemilik lahan.
Ini mengakibatkan penundaan dalam pembebasan lahan yang diperlukan untuk perbaikan jalan.
Kendala lain adalah lalu lintas berat. Banyak perusahaan industri yang menggunakan jalan negara untuk transportasi lalu lintas berat, yang menyebabkan kerusakan jalan.
Di sisi lain, Bupati Kutim Adriansyah Sulaiman menekankan pentingnya perusahaan mematuhi peraturan yang melarang lalu lintas berat di jalan negara.
“Perusahaan harus bertanggung jawab atas kerusakan jalan negara akibat penggunaan kendaraan berat,” ujarnya.
Walaupun kendala masih ada, pemerintah Kutim berkomitmen untuk mengatasi permasalahan ini.
Penyelarasan dengan instansi terkait dan kerja sama dengan masyarakat serta perusahaan industri diharapkan dapat membantu pemeliharaan jalan yang lebih baik di Kutai Timur.
Pemerintah juga sedang mempertimbangkan alternatif material dan teknologi yang lebih efisien untuk pemeliharaan jalan.
Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk perusahaan dan masyarakat, pemeliharaan jalan di Kutim diharapkan dapat ditingkatkan, sehingga mobilitas masyarakat semakin lancar dan pelayanan publik meningkat.ADV
