Kutim Prioritaskan Infrastruktur dengan APBD

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur Jimmy
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur Jimmy

Sangatta – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memberikan prioritas tinggi pada pengembangan infrastruktur melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Dalam upaya mencapai infrastruktur yang lebih baik, pemerintah Kabupaten Kutim berupaya memaksimalkan alokasi anggaran yang tersedia.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kutai Timur Jimmi menyatakan, “Himbauan saya adalah memaksimalkan 60% dari APBD untuk pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan jalan. Saat ini, ada sekitar 1.100 kilometer jalan yang harus diperbaiki.”

Jimmi juga menekankan pentingnya memberikan perhatian khusus pada pemeliharaan jalan yang telah mendapatkan sertifikat.

Namun, tantangan besar dihadapi dalam peningkatan infrastruktur. Jimmi menjelaskan, “Kondisi infrastruktur yang saat ini belum memadai membutuhkan perhatian serius. Meskipun anggaran APBD diberikan, masih ada banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan.”

Selain itu, hambatan hukum muncul sehubungan dengan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur.

Jimmi menjelaskan, “Proses pembayaran lahan terkendala oleh perubahan APBD dan ketidaksetujuan harga lahan dari masyarakat. Namun, kita harus menyelesaikan masalah ini dengan cermat.”

Kendala lainnya adalah lalu lintas berat yang melewati jalan-jalan yang masih belum diperbaiki.

Ia mengingatkan perusahaan industri agar mengikuti peraturan yang mengatur larangan lalu lintas berat di jalan negara.

“Saat ini, perusahaan-perusahaan ini harus bertanggung jawab atas keadaan jalan negara akibat penggunaan beratnya,” ujarnya.

Peningkatan infrastruktur jalan menjadi prioritas karena diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan memperbaiki mobilitas masyarakat.

Meskipun ada sejumlah kendala, pemerintah Kabupaten Kutim berkomitmen untuk mencapai infrastruktur yang lebih baik dan memaksimalkan alokasi APBD untuk mencapainya.

Sinergi antar berbagai pihak dan penanganan masalah-masalah tersebut menjadi langkah awal dalam mencapai tujuan tersebut.Tantangan Integrasi Dinas dalam Layanan Publik.ADV

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!