Sangatta – Perlindungan anak adalah kewajiban masyarakat dan pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) telah mengambil langkah konkret dengan merumuskan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (PPA). Anggota Komisi I DPRD Kutim, Novel Paembonan, berbicara tentang pentingnya Perda ini.
Novel Paembonan menyatakan, “Perda ini adalah landasan hukum yang kuat untuk menegakkan kewajiban perlindungan anak di Kutai Timur. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai anggota DPRD dan seluruh masyarakat.”
Perda Perlindungan Anak memiliki dua sisi penting. Pertama, memastikan peraturan-peraturan yang ada di dalamnya dijalankan dengan baik oleh pihak terkait.
Paembonan menyoroti fakta lapangan yang menunjukkan bahwa hak-hak anak masih sering terabaikan. “Kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak dan kasus kehamilan di usia dini adalah realitas yang harus kita hadapi,” kata Paembonan.
Kedua, Perda ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak. Paembonan menekankan pentingnya sosialisasi Perda ini dengan intensitas ganda.
“Sosialisasi ini menjadi tugas dan tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap warga Kutai Timur memahami dan mendukung perlindungan anak,” tambahnya.
Mengingat urgensi masalah ini, Paembonan menegaskan bahwa komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dan DPRD adalah kunci keberhasilan. “Kita harus bergerak bersama, tidak ada alasan untuk kurang komunikasi,” katanya.
Perda Perlindungan Anak adalah langkah maju yang signifikan dalam upaya melindungi hak dan masa depan anak-anak Kutai Timur.
Dengan kewajiban yang kuat dan kesadaran yang meningkat, diharapkan Kutai Timur menjadi tempat yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan generasi penerus.ADV
