Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang salah satu fokusnya adalah pembahasan pencegahan HIV-AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS). Hal ini seiring dengan perubahan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 23 Tahun 2022 yang memberikan acuan baru terkait pencegahan penyakit ini.
Anggota Komisi I DPRD Kutai Timur, Novel Tyty Paembonan, menjelaskan, “Kami cek hasil inisiatif DPRD Kutai Timur, kami temukan adanya regulasi yang berubah berdasarkan Permenkes 23 tahun 2022 menjadi acuannya. Di dalamnya terdapat tambahan mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS serta pencegahan penularan IMS.”
Namun, Novel menjelaskan bahwa naskah akademik peraturan daerah (Perda) perlu diubah karena regulasi telah berubah. “Kami akan berdiskusi dengan perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Samarinda untuk melakukan harmonisasi ulang naskah akademik. Selanjutnya, akan memulai kembali kerja Pansus untuk menyusun Perda ini.”
Novel juga menekankan perlunya melibatkan berbagai pihak terkait HIV-AIDS dalam proses ini. “Kita akan mengadakan forum grup diskusi yang melibatkan semua pihak terkait HIV-AIDS, termasuk penggiat orang dengan HIV-AIDS, Dinas Kesehatan, Badan Narkotika Nasional daerah, media, dan pihak-pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan yang akan memperkaya isi Perda dan menjadikannya lebih efektif dalam mencegah HIV-AIDS dan IMS.”
Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan Perda yang dihasilkan akan lebih efektif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit tersebut di wilayah Kabupaten Kutai Timur.ADV
