DPRD Kutim Bahas Sapras Utilitas

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kutai Timur Agusriansyah Ridwan
Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kutai Timur Agusriansyah Ridwan

Sangatta – DPRD Kutai Timur tengah fokus membahas sejumlah isu kunci yang berkaitan dengan perkembangan wilayah tersebut.

Salah satu perbincangan terkini adalah terkait sarana dan prasarana utilitas, yang menjadi elemen penting dalam perkembangan perumahan dan infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Agusriansyah Ridwan, perumahan dan sarana prasarana utilitas memegang peranan vital dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Ia menekankan pentingnya peninjauan dan peningkatan dalam sektor ini. Berbicara tentang inisiatif yang sedang digodok,

Agusriansyah Ridwan menyatakan, “Kita sedang merencanakan pembahasan Peraturan Daerah terkait dengan masalah perumahan, termasuk penyerahan dari developer dan perizinan usaha. Kami berupaya menjadikan ini lebih efisien dan menguntungkan bagi masyarakat.”

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menaruh perhatian khusus pada pembangunan dan perumahan.

Hal ini terlihat dari keseriusan DPRD dalam menyusun peraturan daerah yang mendukung perkembangan wilayah, baik dari segi sarana dan prasarana utilitas hingga penanggulangan penyakit AIDS.

Pendekatan berkelanjutan dalam pembahasan perda ini juga melibatkan elemen-elemen kunci yang mendukung pembangunan daerah ini.

Poin-poin strategis di dalam Perda baru ini akan mencakup aspek-aspek penting dalam pembangunan, yang termasuk sarana dan prasarana utilitas.

Penjelasan ini juga dibagikan oleh Agusriansyah yang mengatakan, “Kita berupaya menyederhanakan peraturan agar lebih efisien dalam pemenuhan sarana dan prasarana untuk masyarakat.”

Semua perubahan ini akan memerlukan kesepakatan yang cermat dan peninjauan menyeluruh untuk memastikan kebijakan yang lebih baik untuk Kabupaten Kutai Timur.

Proses pembahasan berlanjut hingga selesai di bulan Desember, dengan harapan efek positif terlihat dalam beberapa hal seperti pengurangan perda yang bersifat fragmentaris.

Dalam pembahasan ini, DPRD Kutai Timur menjalankan peran aktif dalam menciptakan peraturan daerah yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi saat ini, serta akan mengambil saran dan masukan dari berbagai pihak termasuk provinsi, kemendagri, dan akademisi.

Harapannya, perda baru akan mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas di Kutai Timur.ADV

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!