Proyeksikan APBD Kutim Tembus Rp5 Triliun di 2023, KB Sebut Penambahan Anggaran dari Sektor Kelapa Sawit

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), memproyeksikan jika Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kutim 2023 kemungkinan bisa tembus di angka Rp5 triliun. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kasmidi Bulang beberapa waktu yang lalu
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), memproyeksikan jika Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kutim 2023 kemungkinan bisa tembus di angka Rp5 triliun. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kasmidi Bulang beberapa waktu yang lalu

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), memproyeksikan jika Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kutim 2023 kemungkinan bisa tembus di angka Rp5 triliun. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kasmidi Bulang beberapa waktu yang lalu.

“Sekedar informasi kepada kita semua, Alhamdulillah APBD kita ini ada beberapa anggaran yang kemarin kita belum catat dalam bentuk kegiatan dan inshaAllah akan ditransfer hingga akhir tahun dan akan menjadi silpa dan luar biasa besarnya kemungkinan tembus di angka Rp4 triliun di APBD kita 2022 bahkan bisa lebih dan di 2023 bisa tembus di angka Rp5 triliun,” ucap pria yang akrab disapa KB itu.

Terlebih di tahun 2023 mendatang juga terdapat penambahan anggaran dari sektor perkebunan kelapa sawit yang selama ini belum pernah di dapatkan pemerintah daerah.

“Cuman tahun depan baru di mulai Alhamdulillah apalagi Kutim memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di Kalimantan Timur (Kaltim) dan itu ada pajak yang harus dibayar oleh sejumlah perusahaan perkebunan dan itu dikembalikan ke daerah,” jelasnya.

KB menyebutkan, sama halnya dengan sektor pertambangan batubara yang selama ini menjadi sektor andalan pendapatan pemerintah daerah terutama dalam hal, Dana Bagi Hasil (DBH).

“InshaAllah APBD kita di 2023 bisa tembus Rp5 triliun, karena di 2023 kita juga akan mendapatkan support dari sisi sektor perkebunan kelapa sawit yang memang sudah ada aturannya dan kita ketahui bersama kutim memiliki kebun terluas di Kaltim,” Tuturnya

Sementara terkait berapa besaran DBH yang akan diperoleh pemerintah dari sektor perkebunan kelapa sawit, KB mengaku jika pihaknya belum mendapatkan informasi terkait berapa besaran yang akan diperoleh Pemkab Kutim.

“Yang pasti sudah ada aturan itu, dengan adanya aturan itu, kita sudah senangnya luar biasa, yang pasti kita pasti dapat apalagi di kaltim kita yang paling terluas dan se-Indonesia kita di posisi 3 besar atau 5 besar.” Tutupnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!