SANGATTA- Politisi Partai Persatuan Pembangunan yang duduk di Komisi D Ramadhani menyebut, program penyediaan lapangan pekerjaan jangan hanya menjadi agenda seremonial semata, harus bisa di wujudkan dengan di dukung komitmen anggaran yang memadai, mengingat proses pengembangan kualitas SDM perlu proses yang panjang dan berjenjang.
Dirinya tidak melihat adanya keseriusan yang di tunjukan oleh Pemkab Kutim, terkait daya dukung anggaran yang tidak memadai di berikan kepada Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertran sebagai sarana untuk pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber daya manusia (SDM), hal itu di ketahui usai Sekretaris Disnakertrans, Peter Buyang mengaku hanya mendapatkan anggaran dari APBD tingkat dua sebesar Rp 250 juta.
“Besar pasak daripada tiang, kenapa, kalau pemerintah mau meningkatkan kualitas (SDM) harusnya bisa di dukung dengan anggaran yang cukup, “ujarnya Senin (11/7/2022).
Menurutnya, kalau memang program pemerintah daerah ingin menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup besar termasuk mengakomodir tenaga kerja lokal yang belum mempunyai keahlian yang di butuhkan oleh dunia industri, harusnya di imbangi dengan alokasi anggaran yang cukup untuk sarana pengembangan dan peningkatan kualitas SDM agar mampu bersaing dalam dunia kerja.
“Mau nggak mau anggaran harus di besarkan, kalau memang tujuan pemerintah mau kesana, “ tegasnya
Selain itu, Kutim sebagai daerah yang sangat di minati oleh para investor untuk melakukan kegiatan usahanya sehingga pemerintah perlu menyiapkan tenaga kerja lokal yang handal dan mumpuni untuk bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar dearah untuk itu, dirinya meminta Disnakertrans agar bisa menyampaikan hal tersebut ke DPRD.
“Sampaikan program ini ke kami (DPRD) di Banggar nanti saya akan perjuangkan “ pungkasnya.
